Belajardirumah.org - Kabar terbaru permulan tahun ajaran baru 2020/2021 di tengah pandemi covid-19 atau Virus Corona di Indonesia.
Ikatan Guru Indonesia (IGI) pun mendesak pemerintah untuk menggeser tahun ajaran baru ke Januari 2021.
Hal tersebut disampaikan Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim dengan sejumlah alasan penggeseran tahun ajaran 2020/2021 dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.
"Mengapa? Pertama, memberikan kepastian tahun ajaran baru bergeser ke Januari akan membuat dunia pendidikan memiliki langkah-langkah yang jelas terutama terkait minimnya jumlah guru yang memiliki kemampuan tinggi dalam menjalankan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Online," kata Ramli.
Dengan menggeser tahun ajaran baru, Ramli menyebutkan Kemendikbud bisa fokus meningkatkan kompetensi guru selama 6 bulan.
Dengan demikian, di bulan Januari para guru sudah bisa menyelenggarakan PJJ berkualitas dan menyenangkan jika ternyata Covid-19 belum tuntas.
"Kedua, menggeser tahun ajaran baru menghindarkan siswa dan orang tua dari stress berkepanjangan," lanjutnya.
Siswa dan orangtua bisa terancam stress jika tahun ajaran baru tak digeser.
Hal itu bisa terjadi karena orangtua yang stress memikirkan anaknya pergi sekolah dengan risiko terancam tertular Covid-19.
"Ketiga, menggeser tahun ajaran baru menghindarkan siswa dari penularan Covid-19," ujar Ramli.
Keempat, portal layanan pendidikan tak mampu menggantikan guru.
Menurut Ramli, portal-portal pendidikan berbayar maupun gratis hanya disiapkan untuk menghadapi ujian atau seleksi tertentu, bukan memenuhi capaian kurikulum.
"Kelima, menggeser tahun ajaran menjadikan tahun anggaran selaras dengan tahun ajaran. Fakta lapangan menunjukkan berbedanya tahun anggaran dan tahun ajaran mengakibatkan kepsek harus berutang ke mana-mana agar bisa menyelenggarakan ujian nasional karena dana Bos belum cair," ujarnya.
Keenam, pergeseran tahun ajaran bisa membantu orang tua mengatasi masalah ekonomi. Dengan anak didik kembali ke sekolah, bukan hanya kecemasan akan kesehatan yang datang tetapi juga biaya transportasi, biaya jajan dan biaya lainnya.
Ketujuh, enam bulan ini bisa digunakan untuk mendorong lahirnya ide-ide baru atau kreativitas-kreativitas baru dari anak didik. Hal ini perlu difasilitasi oleh pemerintah terutama kemdikbud.
Kedelapan, selama enam bulan ini Kemendikbud bisa berupaya maksimal memastikan seluruh sekolah di Indonesia terlayani jaringan internet dengan berbagai cara.
Kesembilan, Kemendikbud bisa segera menjalankan program digitalisasi sekolah dengan membagikan tablet terutama bagi sekolah yang paling banyak siswanya tak memiliki gadget.
"Jika Kemendikbud tetap ngotot untuk tidak menggeser tahun ajaran baru maka semua masalah diatas harus bisa diatasi," ujarnya.
Skenario Mendikbud Nadiem Makarim
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan telah menyiapkan berbagai skenario terkait permulaan tahun ajaran baru 2020/2021. Hal ini disebabkan pandemi Covid-19 yang belum mereda di Tanah Air.
"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah siap dengan semua skenario," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (20/5/2020).
Nadiem menuturkan Kemendikbud terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
Menurutnya, keputusan Kemendikbud terkait format pelaksanaan tahun ajaran baru akan merujuk pada kajian Gugus Tugas.
"Mohon menunggu, saya pun tidak bisa memberikan statement apapun keputusan itu, karena itu dipusatkan di Gugus Tugas. Tapi kami tentu terus berkoordinasi dengan Gugus Tugas," jelasnya.
Sementara itu, sebelumnya telah disampaikan bahwa Kemendikbud memutuskan tidak mengubah kalender akademik pendidikan pada masa pandemi Covid-19 ini.
Tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pertengahan Juli 2020, sedangkan pembukaan kembali sekolah menunggu kondisi aman dari dampak Covid-19 sesuai dengan keputusan Gugus Tugas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.
Karena itu, estimasi optimistis sekolah dibuka pada pertengahan Juli sesuai kalender pendidikan, dengan tetap mengacu protokol kesehatan.
Jika pada pertengahan Juli kasus Covid-19 masih tinggi dan pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan, pembelajaran jarak jauh untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) tetap dilanjutkan.
”Sekolah dibuka kembali paling cepat pertengahan Juli 2020, tetapi harus dilihat kondisi pandemi Covid-19 ini. Kami hanya menyiapkan syarat dan prosedur. Terkait kondisi kesehatan dan keamanan terkait pandemi ini, itu ada di Satgas Covid-19 dan Kementerian Kesehatan,” kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD Dikdasmen Kemdikbud Hamid Muhammad, dilansir Kompas.id, Selasa (12/5/2020).
Skenario kedua, kata Hamid, pembukaan sekolah dilakukan secara parsial sesuai kondisi tiap-tiap daerah.
Jika suatu daerah sudah dinyatakan aman dari Covid-19, sekolah bisa dibuka meski di daerah lain belum aman.
Namun, harus ada kepastian yang didukung data bahwa daerah tersebut betul-betul aman Covid-19, keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama.
Sedangkan daerah yang belum aman tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh.
Hamid mengakui, pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan sejak pertengah Maret 2020 masih jauh dari sempurna, tetapi itu satu-satunya jalan agar pendidikan tetap berlanjut pada masa pandemi ini.
Karena itu, jika PSBB diperpanjang, perlu ada strategi khusus agar pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung lebih efektif, terutama bagi siswa baru.
”Untuk siswa baru, harus ada pertemuan awal untuk memudahkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, mengingat siswa dan guru belum saling kenal.
Pertemuan awal ini tidak harus satu kelas bersama-sama, tetapi bisa bergantian dengan mengacu protokol kesehatan. Memang harus ada ekstra usaha dari sekolah dan guru,” ujar Hamid.(*)