Ketua Komisi X DPR Meminta Agar Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Untuk Turun Langsung Dalam Memantau Jalannya PPDB Yang Mulai Kisruh Di Sejumlah Daerah.

Ketua Komisi X DPR Meminta Agar Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim Untuk Turun Langsung Dalam Memantau Jalannya PPDB Yang Mulai Kisruh Di Sejumlah Daerah.

Rabu, 24 Juni 2020

DPR Minta Pemerintah Bail-Out Perguruan Tinggi Swasta Terdampak ...

Belajardirumah.org -  Prapendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah telah dibuka secara bertahap. Namun, karena adanya pandemi corona (COVID-19) proses pendaftaran pun dilakukan secara online.

Sayangnya, pada saat pelaksanaan PPDB banyak orang tua siswa yang menyerukan sejumlah permasalahan. Mulai dari proses pendaftaran yang sulit, data siswa yang tak diterima, hingga persoalan terkait batasan usiap.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk turun langsung dalam memantau jalannya PPDB yang mulai kisruh. Huda mengemukakan, seharusnya Kemendikbud bersama dinas pendidikan dapat melakukan sosialiasi lebih awal untuk meminimalikan terjadinya gelombang protes dari orang tua murid.

Terlebih, situasi pandemi corona yang membuat seluruh tahapan proses PPDB dilakukan secara online. Sehingga harus ada sosialisasi dan pemahaman yang harus diberikan kepada para orang tua murid.

“Karena pandemi COVID-19 semua PPDB dilakukan secara online," kata Huda, Rabu (24/6). "Kondisi ini bisa jadi memicu kecurigaan para orang tua siswa Ketika mereka tidak diberikan pemahaman mengenai aturan main penerimaan peserta didik baru secara komprehensif."

Huda juga meminta, Nadiem dapat memastikan dan menjamin transparansi dalam proses PPDB yang dilakukan melalui dinas pendidikan di setiap kota dan kabupaten. "PPDB ini seperti penyakit kronis yang selalu kambuh di setiap awal tahun ajaran baru," terangnya. "Perlu perumusan kebijakan PPDB yang lebih komprehensif mulai dari proses sosialisasi, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi sehingga orang tua siswa merasa ada jaminan fairness dan transparan."

Sebelumnya, pada Selasa (23/6), puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Jalan Rajiman, Kota Bandung. Mereka kecewa dengan sistem PPDB Tahun 2020 yang dilakukan secara daring.

"Kami meminta Disdik Jabar untuk bertanggung jawab terkait permasalahan PPDB yang banyak merugikan masyarakat," kata Perwakilan Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati dilansir Antara. "Seperti tidak semua masyarakat mengerti IT, sementara PPDB dilakukan harus online Pengumuman PPDB pun tidak transparan."

Ia mengatakan titik koordinat juga menjadi masalah dan banyak orang tua yang mengeluh karena titik koordinatnya salah, tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggalnya. "Pengumuman PPDB tidak transparan dan hal ini banyak dikeluhkan orang tua. Karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan. Sehingga dengan sistem itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang. Tidak ada rekapitulasinya pula," ungkapnya.