64 Kepala Sekolah Kompak Mengundurkan Diri Gara-gara Dana BOS, Siswa Terancam Tak Punya Ijazah

64 Kepala Sekolah Kompak Mengundurkan Diri Gara-gara Dana BOS, Siswa Terancam Tak Punya Ijazah

Kamis, 16 Juli 2020

64 Kepala Sekolah Kompak Mengundurkan Diri Gara-gara Dana BOS, Siswa Terancam Tak Punya Ijazah

Belajardirumah.org -  Sebanyak 64 kepala sekolah kompak mengundurkan diri bikin heboh warga. Aksi 64 kepala sekolah kompak mundur tersebut, diketahui terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Penyebab 64 kepala sekolah serentak mundur tersebut lantaran keberatan mengenai pengelolaan dana BOS.

Diketahui 64 kepala sekolah serempak mundur ialah kepala sekolah di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Dampak 64 kepala sekolah mundur gara-gara dana BOS membuat siswa terancam tak punya ijazah dan rapor siswa tak ditandatangani.

"Saya minta mereka tetap bekerja sebelum keluar surat pembebasan tugas"

"Karena, ada ijazah-ijazah yang harus ditandatangani dan rapor-rapor yang harus ditandatangani," sebut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Inhu Ibrahim Alimin kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/7/2020).

Dia meminta para kepala sekolah tetap bekerja, karena proses belajar mengajar di sekolah belum normal akibat pandemi Covid-19.

Apalagi, di sekolah para siswa dan guru harus menerapkan protokol kesehatan.

"Saya minta mereka untuk menjaga kondusifitas. Karena sekarang belajar di tengah pandemi Covid-19"

"Sehingga sekolah harus mengatur anak-anak agar menerapkan protokol kesehatan," tutur Ibrahim.

Terkait pengunduran diri 64 kepala sekolah ini, Ibrahim sudah menyampaikan kepada Bupati Inhu, Yopi Arianto.

Karena itu, para kepala sekolah diminta agar tetap bekerja seperti biasa sampai keluar surat bebas tugas.

64 Kepsek Kompak Mengundurkan Diri

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) negeri di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, mendadak kompak mengundurkan diri.

Kabar pengunduran diri 64 kepala sekolah ini dibenarkan oleh Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan Inhu Ibrahim Alimin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (15/7/2020).

"Ya betul, ada 64 kepala sekolah SMP yang mengundurkan diri," ujar Ibrahim.

Ibrahim mengatakan, pada Selasa kemarin ada 6 orang kepala sekolah SMP yang mewakili datang ke Dinas Pendidikan Inhu.

Mengundurkan Diri karena Dana BOS

Mereka saat itu membawa map dalam jumlah banyak yang berisi surat pengunduran diri.

"Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku Kepala Dinas sangat terkejut"

"karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini"

"Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim.

Ibrahim kemudian bertanya kepada perwakilan kepala sekolah mengenai alasan pengunduran diri tersebut.

"Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana bos"

"Sementara mereka mengelola dana bos kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim.

Meminta Jadi Guru Biasa

Menurut Ibrahim, para kepala sekolah merasa tidak nyaman dan meminta menjadi guru biasa.

Ibrahim mengatakan, surat pengunduran diri 64 kepala sekolah itu sudah diterima.

Namun, belum diputuskan apakah disetujui atau tidak.

"Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas itu tergantung pada Bupati nanti. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas"

"Kemudian, sebelum keluar surat pembebasan tugas, saya mohon kepada mereka agar tetap bekerja, karena kasihan anak-anak kita. Tapi itu tergantung mereka lagi," kata Ibrahim.

Kepala Sekolah Tangerang Gadai Laptop Gara-gara Sering Terlambatnya Dana BOS

Satibi mencurahkan perasaan hatinya menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Putera Bangsa, Kota Tangerang.

Kegetiran pun dirasakannya ketika penyaluran dana bantuan sekolah (BOS) berlangsung seret dan ia pun terpaksa harus berhutang.

Realita memprihatinkan ini dialami Satibi selama bertahun - tahun. Dirinya meminjam uang agar kegiatan belajar mengajar di sekolahnya itu tetap berjalan.

"Sering terlambatnya dana BOS dari pemerintah pusat itu buat saya ketar-ketir," ujar Satibi saat dijumpai Warta Kota di SMP Putera Bangsa, Kota Tangerang, Kamis (13/2/2020).

Satibi harus memutar otak bagaimana agar operasional sekolah bisa berjalan. Meski anggaran dari pemerintah pun lama pencairannya.

"Saya harus mementingkan gaji guru, itu hal yang paling utama," ucapnya.

Menurutnya jika para guru tak kunjung diberikan gaji, kegiatan belajar mengajar pun akan tersendat. Dan guru - guru itu enggan mengajar bila upahnya telat diberikan.

"Pusing kan jadinya, kasihan juga guru - guru kalau tidak digaji. Sudah gajinya kecil, eh ini malah terlambat dibayarkan," kata Satibi.

Ia mengaku para guru di SMP Putera Bangsa, Kota Tangerang ini gajinya minim. Hanya sekitar Rp. 150 ribuan saja dalam sebulan.

"Itu pun tergantung jam mengajarnya. Di sini hanya ada 14 guru," ungkapnya.

Satibi menyebut perkenomian di sekolahnya itu tak stabil. Pasalnya jumlah murid sangat sedikit.

"Total murid di sini hanya 40 orang saja. Makanya keuangannya tidak sehat," tutur Satibi tampak raut wajahnya murung.

Oleh karena itu Satibi kerap kali berhutang. Ia sering meminjam uang kepada pihak Yayasan sekolah tersebut.

"Ya mau tidak mau pinjam uang ke Yayasan. Kalau Yayasan lagi enggak punya uang, ya terpaksa pinjam uang ke luar," bebernya.

Satibi menerangkan SMP Putera Bangsa tersebut hanya ada tiga ruang rombongan belajar saja. Gedung sekolah pun tampak memprihatinkan.

Tapi dengan adanya pembangunan Tol Kunciran - Bandara Soekarno Hatta, sekolah itu terdampak pembebasan lahan.

Dan akhirnya kini dibangun gedung baru yang berlokasi di Jalan Benteng Betawi, Tanah Tinggi, Kota Tangerang.

"Saya terbantunya dengan adanya Bosda atau bantuan operasional daerah dari Pemkot Tangerang"

"Karena Pemkot Tangerang membebaskan anak murid untuk bayaran dari SD sampai SMP"

"Jadinya kadang terbantu dengan anggaran itu. Kalau tidak ada itu makin ketar - ketir saja," papar Satibi.