Belajardirumah.org - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim memperbolehkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimanfaatkan untuk membeli pulsa murid-murid dan guru yang terkendala secara ekonomi dalam sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
Nadiem mengakui kuota internet merupakan salah satu permasalahan utama yang ditemukan selama PJJ yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Karena alasan itulah ia kemudian memperbolehkan dana BOS dimanfaatkan untuk membeli pulsa.
"Kami sudah memperbolehkan dana BOS itu digunakan untuk pulsanya murid-murid. Tapi mungkin ini perlu kita sosialisasikan lebih banyak dan mungkin akan kembali kami kaji sebagai masukan," kata Nadiem dalam taklimat media setelah mengunjungi lima sekolah di Kota dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/7).
Nadiem mengatakan, penggunaan dana BOS untuk membeli kebutuhan kuota internet tersebut merupakan kebijakan yang diambil untuk merespons situasi pandemi Covid-19 saat ini. Nadiem pun meminta agar dana BOS itu bisa digunakan dengan sebaik mungkin.
"100 persen dana BOS diberikan fleksibilitas untuk membeli pulsa atau kuota internet untuk anak dan orangtuanya. Bisa itu, sudah kita bebaskan. Di masa darurat Covid ini boleh digunakan untuk pembelian pulsa guru, sekolah, dan orangtua untuk anak," ucap Nadiem.
Selain kuota dan jaringan internet, Nadiem ia juga mengungkapkan faktor lainnya yang menjadi kendala adalah sarana belajar atau gawai, kurikulum yang tak sederhana, serta penerapan pendidikan karakter. ”Saya sadari kondisi ini sangat serius dan perlu segera diatasi, karena faktor ini adalah penentu penyampaian konten pembelajaran kepada siswa,” ucap Nadiem.
Nadiem pun berjanji akan mengevaluasi itu semua. Kemdikbud, lanjut dia, juga akan mengumumkan skema penyederhanaan kurikulum yang bisa diterapkan dalam kondisi darurat. Dengan begitu siswa bisa lebih optimal menyerap pelajaran.
"Kami sedang merancang apa yang bisa kami lakukan untuk mengatasi masalah kurikulum dan pengadaan kuota. Kami mendengar keluhan ini dan meresponsnya," ujarnya.
Pemerintah menerapkan kebijakan belajar di rumah atau PJJ akibat pandemi Covid-19. Kebijakan itu resmi diterapkan lewat surat edaran Mendikbud tanggal 24 Maret lalu. Namun dalam perjalanannya, kebijakan itu menuai kritik. Pemerintah dinilai tak peka mengingat tidak semua keluarga mampu membiayai ponsel dan kuota bagi anaknya.
Terpaksa
Nadiem sendiri mengakui sebenarnya sejak awal dirinya tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh (PJJ). Ia mengatakan, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini terpaksa dilakukan. "Dalam hati saya, saya tidak ingin PJJ terjadi. Saya ingin semua anak kembali tatap muka. Jadi PJJ itu bukan kebijakan pemerintah, PJJ itu kita terpaksa,” katanya saat mengunjungi SDN Polisi 1 Bogor.
Di sekolah itu Nadiem menyempatkan diri mendengar masukan dan keluhan dari para guru selama penerapan metode sekolah jarak jauh akibat pandemi Covid-19.
Nadiem kemudian menjelaskan, PJJ terpaksa diambil agar anak-anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Sebab jika tidak ada PJJ, maka pembelajaran anak akan terhenti akibat pandemi Covid-19.
"Pilihannya adalah ada pembelajaran, atau tidak ada pembelajaran sama sekali karena krisis kesehatan. Jadi PJJ itu bukan suatu yang diinginkan," ucap Nadiem.
Maka dari itu, Nadiem menuturkan pembelajaran tatap muka memang sangat direkomendasikan bagi para pelajar. Sebab, dengan begitu guru dapat mengetahui kondisi dari para siswanya.
"Tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka. Di situlah kita bisa merasakan emosionalnya, di situlah kita bisa merasakan energi di sekolah. Sehingga kita tahu siswa lagi senang, sedih, dia ngerti, kita lebih sensitif tatap muka gitu. Saya sebagai orang tua menyadari ini. Saya membantu mereka lewat zoom tapi tidak sama," ujarnya.
Meski secara pribadi tidak menginginkan adanya metode pembelajaran jarak jauh, namun Nadiem juga tidak tahu pasti kapan proses pembelajaran di sekolah bisa kembali normal. Ia menyebut seluruh kebijakan akan ditentukan menunggu pandemi berakhir.
"Sebenarnya saya ingin menjawab pertanyaan itu, tetapi yang akan menjawab itu adalah virusnya," kata Nadiem saat berkunjung di sekolah Muhammadiyah.
Nadiem menyebut, masa pembelajaran pada masa pandemi ini merupakan masa belajar dan mengajar dengan proses yang dinamis. Pembukaan belajar bukan hal yang stagnan, sehingga untuk pembukaan sekolah secara normal pasti tergantung kesiapan dan proses penyebaran virus ini di masing-masing daerah.
Begitu pula saat ditanya terkait skema yang harus segera dieksekusi kementerian yang kemungkinan akan dibuka pada awal 2021, lagi-lagi Nadiem mengatakan dia belum bisa memutuskan.
"Jadi mohon maaf saya enggak bisa menjawab. Walapun banyak yang mengharapkan akhir Desember sudah selesai. Tapi itu tidak bisa tergantung daerah. Tergantung keputusan gugus tugas dan juga tergantung kesiapan masing-masing pemerintah daerah dan sekolah," paparnya.(tribun bogor/lin/dod)