Kemendikbud Perbolehkan Dana BOS Digunakan Untuk Rapid Test

Kemendikbud Perbolehkan Dana BOS Digunakan Untuk Rapid Test

Kamis, 13 Agustus 2020

Ratusan Guru di Sepatan Ikut Rapid Test

Belajardirumah.org -  Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Jumeri mempersilakan sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pelaksanaan rapid test.

Jumeri mengatakan hal itu diperbolehkan selama dana BOS mencukupi untuk rapid test kepada warga pendidikan.

"Penggunaan dana bos untuk rapid test, itu dimungkinkan sepanjang dananya ada," ujar Jumeri dalam Bincang Sore Kemendikbud yang digelar secara daring, Kamis (13/8/2020).

Menurut Jumeri, penempatan alokasi penggunaan dana BOS merupakan hak dari kepala sekolah untuk menentukan.

Jumeri mengatakan tidak seluruh sekolah memiliki dana BOS yang cukup untuk mengadakan rapid test.

Meski Kemendikbud telah melakukan relaksasi penggunaan dana BOS selama pandemi Covid-19.

"Ini Kepsek yang menentukan karena tidak semua sekolah punya ketersediaan dana BOS yang cukup untuk bisa rapid test," kata Jumeri.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pihaknya telah melakukan pelonggaran atau relaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama masa pandemi Covid-19.

"Jadi, dana BOS itu bisa digunakan untuk semua protokol kesehatan, membeli peralatan untuk kebutuhan sekolah di zona hijau agar siap menyelenggarakan pembelajaran tatap muka," ujar Nadiem melalui keterangan tertulis, Kamis (9/7/2020).

Dana BOS Boleh Digunakan untuk Pembelian Pulsa Kuota Internet PJJ

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan untuk beli kuota internet demi meringankan beban orang tua dan siswa.

Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng provider internet untuk mensubsidi.

Menurut dia, banyak siswa yang saat ini mengalami kesulitan belajar daring karena kerap tak mempunyai kuota internet.

Apalagi saat ini seluruh sekolah di DKI Jakarta menerapkan sistem belajar mengajar secara daring.

"Ini harus dipikirkan Pemprov DKI, wifi gratis untuk orang-orang miskin dan tidak mampu untuk anak mereka belajar," ujar Lukmanul dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/7/2020).

Wifi gratis itu nantinya bisa disediakan bagi warga di pos RW setempat ataupun di Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA).

"Bisa kerja sama dengan RT atau RW untuk memantau penggunaan wifi ini," kata dia.

Anggota Komisi A DPRD DKI ini menuturkan, berdasarkan pengamatannya, kebutuhan kuota justru menjadi masalah baru bagi sebagian siswa.