Belajardirumah.org - Kuota internet gratis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendibud) akan diberikan mulai September hingga Desember 2020.
Bantuan kuota tersebut diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen dengan rincian kuota sebesar 35 GB per bulan, guru 42 GB per bulan, mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan.
Mendikbud Nadiem Makarim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp7,2 triliun untuk memberikan subsidi kuota internet.
Program Pemberian Kuota Internet Bagi Peserta Didik tersebut termaktub dalam Surat Edaran bernomor 8202/C/PD/2020 tanggal 27 Agustus 2020.
Surat edaran tersebut ditandatangani oleh Jumeri, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
Jumeri, dalam surat edarannya, memerintahkan kepada kepala satuan pendidikan untuk menyetorkan nomor handphone peserta didiknya.
"Menugaskan kepada seluruh Kepala Satuan Pendidikan agar melengkapi Nomor Handphone untuk peserta didik yang aktif melalui aplikasi Dapodik," seperti tertulis dalam surat edaran tertanggal 27 Agustus 2020.
Dalam surat edaran tersebut, Dirjen memberikan tenggat kepada kepala satuan pendidikan hingga 31 Agustus 2020.
Namun pada Jumat (28/8/2020), Jumeri mengeluarkan surat edaran susulan bernomor 8310/C/PD/2020, menganulir masa tenggat hingga 31 Agustus 2020.
"Tenggat waktu penginputan nomor handphone peserta didik ke dalam Aplikasi Dapodik diperpanjang sampai dengan 11 September 2020," seperti tertulis dalam surat edaran poin a, Minggu (30/8/2020).
Menurut Jumeri, untuk mendapatkan subsidi kuota internet ini, peserta didik yang memiliki nomor ponsel akan didaftarkan oleh sekolah.
Setelah data nomor ponsel siswa dan guru dikumpulkan, selanjutnya akan didata pokok pendidikan (dapodik).
Aplikasi Dapodik atau Data Pokok Pendidikan merupakan aplikasi sistem pendataan skala nasional yang terpadu.
Aplikasi ini merupakan sumber data utama pendidikan nasional, bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang Cerdas dan Kompetitif.
Aplikasi Dapodik hanya bisa diakses dan diinput oleh kepala satuan pendidikan, bukan oleh guru, siswa atau wali murid.
"Nantinya, dari dapodik akan memilah setiap operator seluler misalnya dari A sampai Z. Setiap nomor, nanti akan diisi pulsa data internet," terangnya.
Rencananya, awal September kuota internet itu akan sampai pada nomor telepon siswa dan guru.
Namun, bagaimana jika anak tidak punya ponsel dan memakai nomor orang tuanya?
Jumeri memberikan penjelasan bahwa nomor yang didaftarkan boleh memakai nomor orang tuanya.
Tak hanya itu saja, jika nantinya masih ada siswa yang belum mendapatan subsidi kuota internet ini, maka masih ada tahapan berikutnya.
Artinya, siswa yang mengikuti PJJ semua bakal mendapatkan kuota internet.
"Kami berharap, orang tua nantinya mau membimbing dan mengawasi anak-anaknya. Anak tidak boleh dibiarkan. Jadi kalau kuota habis untuk hal-hal lain diluar PJJ, ya bisa meminta kuota orang tuanya," jelas Jumeri seperti dikutip dari Kompas.com.
Dengan kata lain, Kemendikbud meminta agar setiap orang tua dapat membimbing putra dan putrinya dalam mengakses pembelajaran jarak jauh ini.
Nadiem Minta Kepala Sekolah Beri Data Akurat
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan para kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data guru dan murid penerima subsidi kuota internet.
Kepala sekolah harus memastikan keakuratan data nomor ponsel penerima bantuan.
"Tanggung jawab akurasi dari nomor-nomor ini harus dijelaskan. Tanggung jawab ada di kepala sekolah masing-masing. Jadi itu nomor benar atau tidak," ujar Nadiem pada webinar Taruna Merah Putih, Minggu (30/8/2020).
Dirinya meminta kepala sekolah dapat memastikan keakuratan data yang diterima. Proses pendataan dilakukan pada sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Selain kepala sekolah, Nadiem juga meminta orang tua memberikan data anak-anaknya yang akurat. Tujuannya agar bantuan kuota ini tepat sasaran.
Itu harus ini semua kepala sekolah se-nusantara memastikan dan juga orang tua memberikan data yang akurat kepada kepala sekolah agar tepat sasaran dan diterima," kata Nadiem.
Mantan CEO Gojek ini mendorong agar kepala sekolah bersama dinas pendidikan segera memberikan data siswa dan guru.
"Jadi mohon, ini tugas berat kepala sekolah yang memastikan akurasi daripada data itu dan masuk di Dapodik. Tolong secepatnya kepala sekolah dan mohon bantuannya kepala dinas dan pemda mendorong semua sekolah untuk melakukan akurasi memasukan data yang akurat," pungkas Nadiem.