Presiden Jokowi Minta Jajarannya Agar Guru Honorer Dapat Tunjangan Gaji Rp 2,4 Juta

Presiden Jokowi Minta Jajarannya Agar Guru Honorer Dapat Tunjangan Gaji Rp 2,4 Juta

Minggu, 20 September 2020

Belajardirumah.org -    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah terus memberikan bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi dampak pandemi corona atau Covid-19.


Awalnya, kata dia ada program bansos subsidi pulsa kepada guru dan murid senilai Rp 7,2 triliun. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk menyalurkan juga bantuan tunjangan gaji kepada para guru honorer.


"Bapak Presiden mengarahkan para guru honorer dipersiapkan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta," ujar Airlangga dalam webinar dan launching TribunKaltara.com, Jumat (18/9/2020) malam.


Menurut Airlangga, kebijakan ini sama dengan tunjangan kepada karyawan perusahaan. "Seperti yang diberikan kepada pekerja yang melalui BPJS ketenagakerjaan," imbuh Airlangga.


Airlangga menyebutkan, sebanyak 300 ribu dari 2 juta guru honorer sudah menerima bantuan dari pemerintah tersebut.


"Dari situ ada 300 ribu guru sudah mendapatkan, sementara yang 1,7 juta (lainnya) didorong melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.


Penyerapan Anggaran


Mengenai realisasi penyerapan anggaran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Airlangga mengatakan yang sudah disalurkan Rp 254,4 triliun, atau 36,6 persen dari total pagu anggaran Rp 695,2 triliun.


“Pencairan anggaran PEN sudah terjadi akselerasi,” kata Airlangga.


Dia menerangkan peningkatan realisasi sebesar 2,5 persen dalam sepekan yakni dari 34,1 persen menjadi 36,6 persen.


Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN itu juga menerangkan pos kesehatan realisasinya mencapai Rp 18,45 triliun atau 33,47 persen dari pagu Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 134,4 triliun atau 57,49 persen dari pagu Rp203,9 triliun.


Sementara sektoral kementerian/lembaga atau Pemda realisasinya mencapai Rp20,53 triliun atau 49,26 persen, insentif usaha Rp22,23 triliun atau 18,43 persen dan dukungan UMKM sebesar Rp58,74 triliun atau 41,34 persen.


Walaupun belum terakselerasi secara maksimal tetapi Menko Airlangga optimistis realisasi PEN hingga akhir tahun mencapai 100 persen.


“Realisasi penyerapan anggaran PEN sampai akhir tahun 2020 yaitu kesehatan sebesar Rp84,02 triliun, perlindungan sosial Rp242,01 triliun, sektoral/Pemda Rp71,54 triliun, UMKM Rp128,05 triliun, dan pembiayaan korporasi sebesar Rp49,05 triliun, serta insentif usaha (Rp120,61 triliun,” ujar Airlangga.


Airlangga mengatakan pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI tahun 2020 minus 1,1 persen.


"Dengan segala yang terjadi pertumbuham ekonomi akhir tahun bisa minus 1,1 persen atau 0,20 persen," katanya.


Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkoreksi terlalu dalam karena langkah pemerintah yang tidak melakukan lockdown. Berbeda misalnya, menurut Airlangga, seperti India melakukan lockdown hingga minus 23,29 persen.


"Kita tidak lockdown hanya minus 5,32 persen. Artinya memang Indonesia melakukan kebijakan berbeda hasilnya pun berbeda. Kalau kita saat itu lockdown mungkin bisa minus 9 persen atau minimal di atas minus 6 persen," ujarnya.


Pemerintah memproyeksi pertumbuhan ekonomi RI 2021 berada di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen. Menurutnya, prediksi ini sesuai dengan proyeksi lembaga dunia.


"IMF memproyeksi kita tumbuh 6,1 persen, World Bank 4,8 persen, ADB 5,3 persen, dan OECD sebesar 5,2 persen di 2021," kata Airlangga.


Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi RI kuartal II 2020 minus hingga 5,32 persen. Secara kuartalan, ekonomi terkontraksi 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. 


Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar, maupun ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen.