Belajardirumah.org - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku tengah memperjuangkan nasib para guru honorer.
Hal tersebut Nadiem Makarim sampaikan saat Live Instagram bersama artis Dian Sastrowardoyo, Jumat (9/10/2020).
Nadiem Makarim mengungkapkan, kepala sekolah bebas menggunakan Dana BOS untuk membayar gaji guru honorer tanpa adanya batasan.
Kepala sekolah diberikan kebebasan untuk mengatur porsi penggunaan dana BOS baik untuk gaji guru honorer maupun keperluan sekolah.
Awalnya, kebijakan Kemendikbud hanya memperbolehkan penggunaan Dana BOS untuk keperluan gaji guru honorer maksimal 50 persen.
Bahkan sebelumnya hanya diperbolehkan 15 persen dari Dana BOS.
"Sekarang fully bebas kepala sekolah. Udah gak dibatasi, mau beli pulsa, laptop, tablet, atau mau bayar guru honorer yang terpukul ekonomi. Silahkan, itu diskresi kepala sekolah,"kata Nadiem Makarim.
Menurutnya, di masa krisis akibat pandemi Covid-19, ia mengambil kebijakan untuk menghilangkan semua sekat untuk kesejahteraan guru honorer.
Nadiem Makarim mengaku juga tengah memperjuangkan agar para guru honorer di masa krisis ini bisa mendapatkan bantuan lain dari pemerintah, seperti bansos-bansos lainnya.
"Tapi masalah struktural guru honorer ini yang sudah menjadi masalah besar ini sudah bertahun-tahun berakumulasi,"katanya.
Mantan CEO GoJek ini mengatakan mengerti dengan situasi guru honorer, karena begitu banyaknya murid yang harus diajar dengan jumlah guru PNS juga tidak memadai.
Akibatnya, pemerintah daerah dan kepala sekolah terpaksa mengangkat guru honorer untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, meski dengan kualitas yang belum terbukti.
"Ada guru honorer yang sangat baik, ada juga guru honorer yang masih kurang kompeten,"tambahnya.
Nadiem Makarim juga mengakui semakin banyak guru honorer yang sudah puluhan tahun mengajar tapi mereka tidak dibayar dengan gaji yang layak.
"Inilah muncul isu-isu guru honorer karena seharusnya mereka tidak diangkat tapi karena kebutuhan, harus ada guru yang mengajar dan membantu kepala sekolah dalam melaksanakan pembelajaran,"jelasnya.
Masalah guru honorer pun bukanlah masalah yang mudah bagi Nadiem Makarim. Pasalnya, ada dua sisi dalam isu guru honorer ini.
Di satu sisi, pemerintah harus memastikan adanya minimum kualitas atau kompetensi agar seseorang pantas disebut guru hingga mendapat gaji yang layak pula.
Di sisi lain, ada banyak guru yang sudah berdedikasi kepada peserta didik dengan kompetensi yang cukup baik, tapi mereka belum mendapat kesempatan untuk mendapat gaji layak.
Nadiem pun mengharapkan guru honorer mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjadi guru ASN, baik itu PPPK ataupun PNS. Sehingga bisa mendapat gaji yang layak.
'Ini adalah suatu tantangan yang sedang kita pikirkan, sudah enam bulan kita coba rumuskan. InsyaAllah, tahun depan kita temukan titik terangnya, bagaimana prosesnya untuk tetap memastikan anak-anak juga mendapat guru kompeten, tapi juga guru yang mendapat penghasilan yang baik. Tunggu episode barunya,"kata Nadiem.