Belajardirumah.org - Kabar terbaru untuk rekan-rekan semua, Ditahun 2021 mendatang, Pemerintah memastikan kembali akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19.
Ini merupakan komitmen pemerintah dalam pemulihan dampak ekonomi.
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial (Mensos) RI Muhadjir Effendy mengatakan bansos yang akan disalurkan adalah bansos reguler dan jaring pengaman sosial COVID-19 tetap dilakukan seperti biasanya.
PERTAMA Kartu sembako atau bantuan pangan nontunai (BPNT) jumlahnya mencapai 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kartu Sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih bervariasi tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk protein hewani, tetapi juga protein nabati, sayuran hingga buah.
Bagaimana Cara Mendapatkan Kartu Sembako
- Pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dilakukan oleh Kementerian Sosial
- Calon KPM akan mendapat surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan
- Data yang telah diisi oleh calon penerima diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten
- Calon KPM perlu membawa data pelengkap seperti Kartu Keluarga (KK), KTP, NIK (jika ada), dan Kode Unik Keluarga/Individu dalam Data Terpadu
- Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Penerima bantuan sosial yang telah memiliki KKS dapat langsung datang ke e-warong (Elektronik Warung Gotong Royong) terdekat
KEDUA Program Keluarga Harapan (PKH), yakni 10 juta KPM,
Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk PKH ini, Kemensos telah berkomitmen bakal mempercepat pencairan bantuannya dari setiap tiga bulan menjadi setiap bulan per keluarga penerima manfaat (KPM).
Kepesertaan PKH pun diperluas dari 9,2 juta KPM, menjadi 10 juta KPM. Anggaran Program PKH tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp30,4 triliun.
KETIGA BST khusus penanganan Covid-19 Kemensos akan menyalurkan untuk 10 juta KPM.
KEEMPAT Pemerintah juga akan menambah bantuan yang bersumber dari dana desa atau BLT Desa sekitar 7,8 juta KPM.
"Jadi itu yang tetap disalurkan. Kemudian untuk satuan berapa jumlah per bulan dan KPM untuk sementara Rp200 ribu, tetapi kemungkinan akan dinaikkan jadi Rp300 ribu," kata Menko PMK seperti dikutip dari ANTARA, Senin 14 Desember 2020.
Terkait penyaluran BST, eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut mengatakan tidak semua calon penerima bantuan memiliki rekening bank. Oleh sebab itu, Kemensos membuka opsi untuk mengantarkan langsung kepada penerima melalui jasa PT Pos.
Selain itu, Kemensos juga akan memastikan bantuan tersebut betul-betul tepat sasaran. Artinya, uang yang diberikan itu hanya digunakan untuk kepentingan yang penting-penting saja.
Sebab, ia mengakui salah satu kelemahan dari BST ialah pemerintah tidak bisa mengontrol penggunaan bantuan setelah diberikan. Dikhawatirkan uang itu digunakan untuk membeli rokok dan sebagainya
"Berdasarkan survei, uang itu digunakan untuk beli kebutuhan pokok dan nomor tiga untuk beli rokok," ujarnya.
Kemensos, ujarnya, masih memikirkan cara atau langkah yang tepat agar bansos tersebut digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan pokok.
Bagaimana dengan BLT UMKM dan Subsidi gaji?
Jika program kartu Prakerja sudah memastikan akan melanjutkan di tahun anggaran 2021, dua BLT yakni UMKM dan subsidi gaji masih menunggu keputusan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan keputusan bantuan subsidi gaji yang direncanakan sampai 2021 masih didiskusikan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).
Ida mengaku siap jika harus menjalankan program bantuan subsidi gaji sampai tahun depan. Desain kebijakannya disebut akan disiapkan secara lebih matang.
"Kemenaker tentu sangat siap mendukung program yang sangat baik ini kembali muncul di tahun depan. Kita siapkan desain kebijakannya secara bersama-sama," imbuhnya.***