Belajardirumah.org - Kabar bai, Program BLT Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp200 ribu telah diluncurkan Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos).
BLT BPNT ini merupakan program yang dikenal sebagai program Kartu Sembako.
Anggaran yang telah ditargetkan oleh Kemensos untuk bansos BPNT ini ialah sebesar Rp42,5 triliun.
Program Kartu Sembako/BPNT ini akan menjangkau 18,8 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/bulan/KPM.
Program BPNT Rp200 ribu ini diberikan kepada masyarakat yang sudah mempunyai Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Akan tetapi, bagi yang belum mempunyai KKS tidak perlu khawatir. Berikut ini cara membuat KKS agar dapat bansos BPNT Rp200 ribu tahun anggaran 2021 dari Kemensos.
1. Pendaftararan dilakukan secara langsung ke aparat pemerintah daerah setempat seperti RT/RW atau ke Kantor Kelurahan/Desa. Tidak ada pendaftaran secara online.
2. Setelah itu Anda akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan.
3. Jangan lupa untuk membawa data pelengkap seperti KTP, NIK, Kartu Keluarga (KK), dan Kode Unik Keluarga dalam Data Terpadu.
4. Kemudian data akan diproses oleh Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), kantor kelurahan, dan kantor Walikota/Kabupaten.
5. Bila berhasil diverifikasi, nantinya akan dibuatkan rekening bank dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
6. Pencairan dana Rp 200 ribu ditransfer langsung ke nomor rekening pemegang KKS. Bank penyalur dana bansos Jabodetabek ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Ada juga bansos Januari 2021 yang akan disalurkan langsung oleh petugas PT Pos Indonesia karena tidak semua pemegang KKS dapat mengaksesnya melalui bank.
Sementera itu, terkait penyalurannya, bansos BPNT Rp200 ribu ini akan diberikan setiap satu bulan sekali dari Januari hingga Desember 2021.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan terkait persiapan penyaluran bansos, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap penggunaannya.
Risma mewanti-wanti agar bantuan tidak untuk dibelikan rokok. Pemerintah menyiapkan alat yang bisa memantau pembelanjaan uang.