Kabar Terbaru Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS, SAH ! Mendikbud Prioritaskan Guru Honorer yang Sudah Lama Mengabdi, Alhamdulillah -->

Kabar Terbaru Pengangkatan Guru Honorer Jadi PNS, SAH ! Mendikbud Prioritaskan Guru Honorer yang Sudah Lama Mengabdi, Alhamdulillah

Sabtu, 23 Januari 2021

Belajardirumah.org -  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, mengatakan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK tetap melalui seleksi. 


PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak.


Untuk merekrut guru honorer jadi PPPK, saat ini Pemerintah Indonesia sudah membuka pendaftaran ini dan kuota yang akan direkrut satu juta orang. 


Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan soal wajib seleksi ini ini dalam rapat kerja bersama Komisi X yang digelar secara virtual, Rabu (20/1/2021).


Mendikbud mengatakan tidak memungkinan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi PPPK tanpa seleksi.


“Mengangkat ASN tidak mungkin tanpa seleksi, kita harus mematuhi UU ASN, karena tidak hanya melanggar UU, tapi juga melanggar etika kita kepada murid-murid.


Untuk mendapatkan kompetensi, minimum dari kualitas gurunya dulu,” kata Nadiem.


Namun di sisi lain, Nadiem juga merespon perihal bagaimana memprioritaskan guru honorer yang sudah punya pengalaman lebih lama.    


Dia menyatakan, pada seleksi khusus untuk honorer diberikan dua keistimewaan.  


“Pertama, kami beri kesempatan hingga 3 kali tes untuk mencoba, dan juga kami memberi modul-modul belajar untuk dipelajari agar bisa lulus tes,” jelasnya.

  

Dengan perlakuan khusus tersebut, Nadiem menyatakan dengan standar minimum tersebut semua bisa diangkat menjadi PPPK. 


Namun di sisi lain, Nadiem juga merespon perihal bagaimana memprioritaskan guru honorer yang sudah punya pengalaman lebih lama.    


Dia menyatakan, pada seleksi khusus untuk honorer diberikan dua keistimewaan.  


“Pertama, kami beri kesempatan hingga 3 kali tes untuk mencoba, dan juga kami memberi modul-modul belajar untuk dipelajari agar bisa lulus tes,” jelasnya.

  
Dengan perlakuan khusus tersebut, Nadiem menyatakan dengan standar minimum tersebut semua bisa diangkat menjadi PPPK. 


Masalah guru honorer harus diselesaikan

Sebelumnya, pada kesempatan ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak Mendikbud RI segera menyelesaikan masalah guru dan tenaga kependidikan honorer.


“Secara sistematis harus diselesaikan, pendidikan kita tidak akan jalan bila masalah guru masih berlarut,” kata Abdul Fikri Faqih. 


Menurut Fikri, guru merupakan pilar pendidikan yang menopang sistem pendidikan nasional RI, sehingga negara harusnya berhutang jasa pada para guru.  


“Faktanya, negara telah memanfaatkan tenaga honorer untuk pendidikan, namun tidak diperhatikan nasibnya, dan sekarang ketika mereka menuntut status, pemerintah mengulur terus,” ucap politisi PKS ini.


Ia menambahkan, sesungguhnya bila mau diringkas, problem pendidikan di Indonesia hanya dua macam.  “Yakni guru dan sarana prasana pendidikan,” imbuhnya.


Isu terkait guru, lanjut Fikri, akan terus ramai karena jumlahnya yang  sangat banyak belum terselesaikan hingga sekarang.  


“Dari beberapa RDP di Komisi X, permasalahan guru harus selesai, terutama di sekolah negeri, karena merupakan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.


Fikri juga mengingatkan, penyelesaian guru juga harus mencakup satuan pendidikan swasta, di mana ada status guru tetap (yayasan) dan tidak tetap yang jumlahnya jauh lebih banyak.  


“Jadi tidak boleh ada satupun guru di negeri ini yang tidak jelas statusnya, kesejahteraannya, dan jaminan sosialnya,” pungkas dia.


Seperti diberitakan sebelumnya, kuota yang diberikan pemerintah pusat kepada guru honorer untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) mencapai hingga satu juta kuota.


Mereka wajib mendaftar atau terdaftar untuk mengikuti seleksi ini. 


Sesditjen GTK Kemendikbud Nunuk Suryani mengatakan dari jumlah kuota itu, pemerintah daerah baru mendaftarkan 580 ribu dari target 1 juta guru.


"Sebenarnya kami mengajukan kebutuhan 1 juta. Namun saya sampaikan daerah hingga saat ini, dari 1 juta itu baru mendaftarkan 580.000 dari 400 kabupaten kota yang ada di Indonesia.


Jadi masih ada yang belum daftarkan kuotanya ke Kemenpan-RB," ucap Nunuk dalam webinar yang ditayangkan Channel Youtube Vox Populi Institute Indonesia.


Padahal, menurut Nunuk, bulan Januari ini merupakan waktu pendaftaran kuota rekrutmen kuota kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.


"Kalau kita lihat lini masanya Januari ini kita sudah mengecek kualifikasi dan membuka kepada daerah untuk mendaftarkan mengajukan kuota kepada Kemenpan-RB," tutur Nunuk.


Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pemerintah bakal melakukan seleksi massal untuk untuk guru honorer menjadi PPPK pada tahun 2021 ini.


Nadiem mengatakan seleksi tersebut bakal dilakukan secara daring atau online.


"Di 2021, ditunggu untuk melakukan proses seleksi massal, dimana guru honorer bisa menunjukkan kelayakannya melalui tes online," ujar Nadiem dalam konferensi pers virtual. (*)

sumber: medan.tribunnews.com

Demikian info yang dapat kami sampaikan.