Belajardirumah.org - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) M Azis Syamsuddin mengatakan, pihaknya meminta pemerintah daerah (pemda) aktif mengusulkan formasi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kepada pemetinah pusat.
Aziz menegaskan, DPR ingin guru-guru honorer yang telah mengabdi dapat diikutsertakan dalam program rekrutmen satu juta guru.
"Perlu kami tegaskan, DPR tetap berkomitmen mendorong pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) tanpa melalui sistem rekrutmen” ujarnya Jumat (26/3/2021).
Dia menyebut, banyak guru honorer di Indonesia yang telah mengabdi hingga puluhan tahun tetapi belum mendapatkan apresiasi yang layak atas pengabdiannya.
Oleh karena itu, dia juga meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memberikan informasi secara transparan dan seluas-luasnya terkait pengadaan calon pegawai negeri sipil dan PPPK.
Dengan transparansi yang disampaikan, dia berharap hal tersebut mampu menjawab keraguan pemda dalam mengusulkan formasi guru PPPK.
Selain itu, Aziz juga berharap, Kemenpan-RB dan BKN memprioritaskan tenaga honorer kategori 2 (THK2) dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2021.
Menurutnya, hal tersebut dapat mewujudkan ketersediaan formasi satu juta guru, termasuk di dalamnya alokasi formasi untuk guru honorer.
"Jelaskan secara gamblang dan transparan. Ini penting, agar tidak menimbulkan kerancuan dan keraguan pemda.
Khususnya sistem penggajian guru PPPK,” sebutnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (26/3/2021).
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Lampung II ini menilai, adanya kepastian tidak akan membuat pemda merasa ragu untuk mengusulkan guru PPPK.
Dalam formasi tersebut nantinya, lanjut Aziz, DPR juga meminta pemda jeli terhadap kebutuhan guru, khususnya yang berada di daerah terpencil maupun perbatasan wilayah RI. "Jangan hanya fokus di pusat kota.
Kebutuhan utama adalah tenaga pendidi di wilayah terpencil, sehingga ada pemerataan, kesetaraan, dan keseimbangan," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu pun meminta, pemerintah pusat dan daerah meningkatkan layanan posko pengaduan di setiap kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah.
Hal itu penting agar masyarakat dapat menerima informasi yang utuh terkait rekrutmen.
"Sekali lagi, informasi rekrutmen ini jangan sampai bias, sebarkan. Sampaikan ke publik secara utuh. Ingat bahwa kebutuhan guru sangat mendesak," tegasnya menyikapi polemik yang muncul.
sumber ; nasional.kompas.com
Demikian info yang dapat kami sampaikan.