Belajardirumah.org - Honorer K2 tenaga administrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya bisa bernapas lega. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang memberikan formasi PPPK 2021 untuk tenaga teknis administrasi.
Ketua Forum Honorer K2 Sultra Andi Melyani Kahar mengatakan Gubernur Sultra Ali Mazi yang langsung memohon dan menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo agar ada formasi tenaga teknis administrasi dalam seleksi PPPK 2021.
Menurut dia, hal ini sebagai upaya pemerintah daerah menyelesaikan masalah honorer.
"Hari ini kami akan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bersama Asisten 3 menyerahkan kuota tambahan untuk honorer K2 khususnya tenaga administrasi," kata Shean, sapaan akrab Andi Melyani, kepada JPNN.com, Selasa (8/6).
Dia mengungkapkan perjuangan honorer K2 tenaga administrasi di Pemprov Sultra selama dua tahun ini akhirnya menemukan titik terang.
"Insyaallah tahun ini kami bisa ikut tes PPPK bersama honorer K2 guru, tenaga kesehatan maupun penyuluh. Lega rasanya," ujarnya. Selain itu, mereka juga mendapatkan kenaikan gaji.
Hal itu setelah Pemprov Sultra memasukkan usulan kenaikan gaji dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan.
"Alhamdulillah seluruh honorer K2 di Pemprov Sultra gajinya naik dari Rp 1 juta menjadi Rp 1,5 juta. Terima kasih atas bantuannya selama ini Bu Nur Baitih, Dewan Pembina Honorer K2 Sultra," bebernya.
Sementara, Nur Baitih menambahkan apa yang dicapai Sultra menjadi tolok ukur perjuangan honorer K2 bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Nur Baitih mengingatkan seluruh honorer K2 agar melakukan pendekatan dengan masing-masing BKD dan kepala daerah.
Menurut dia, tanpa usulan kepala daerah, menPAN-RB tidak akan memberikan formasinya. "Yang paling penting juga, jangan pernah lupa menggandeng wakil rakyat kita di Senayan maupun DPRD. Karena perjuangan kita tidak akan menggaung tanpa suara wakil rakyat," pungkas Nur Baitih. (esy/jpnn)
Sumber; jpnn.com