Belajardirumah.org - Mantan Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Suprijadi meminta pemerintah memberikan afirmasi penuh kepada honorer K2 dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Dia mendesak agar pemerintah cukup memberlakukan tes wawancara terhadap para guru honorer K2 yang mengikuti seleksi PPPK 2021.
"Pemerintah diskriminatif terhadap guru honorer K2 dalam mengikuti seleksi PPPK 2021, khususnya pemberian tambahan nilai kompetensi teknis 100 persen bagi lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang belum menjadi guru," kata Didi kepada JPNN.com.
Pembina Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia (FPTHSI) itu menyarankan agar penambahan nilai kompetensi teknis bukan hanya kepada yang baru lulus PPG tetapi juga guru honorer K2 yang berpengalaman belasan hingga puluhan tahun.
FPTHSI menilai guru honorer K2 juga sangat layak diberikan afirmasi pada kompetensi manajerial dan sosio-kultural dalam seleksi PPPK 2021.
"Khusus untuk wawancara guru honorer K2 wajib mengikutinya. Jadi, mereka tidak perlu diuji kompetensi teknis, manajerial, dan sosio-kultural," ucap Didi.
Dia mengatakan perlakuan berbeda antara guru honorer K2 dengan peserta lulusan PPG, membuat kehebohan tersendiri di kalangan honorer.
Sebab, guru honorer K2 yang sudah berpengalaman puluhan tahun mengajar hanya diberikan tambahan nilai 10 persen dari nilai maksimal dalam uji kompetensi teknis.