Belajardirumah.org - Para tenaga honorer kategori 2 (K2) yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) boleh nyicil ayem.
Pasalnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengisyaratkan dalam waktu dekat akan segera diterbirkan surat terkait usulan penetapan NIP P3K.
Hal itu disampaikan Kepala BKN Kantor Regional I Jogja, Anjaswari Dewi kepada JOGLOSEMARNEWS.COM. Ia mengatakan berdasarkan informasi terakhir, Kepala BKN akan segera mengeluarkan surat terkait usul penetapan NIP P3K.
“Sudah direncanakan. Informasi yang kami terima, dalam waktu dekat Kepala BKN akan mengeluarkan surat terkait usul penetapan NIP P3K,” paparnya.
Anjaswari menyampaikan kemungkinan mulai bulan Nopember, akan proses usul penetapan NIP P3K mulai dilaksanakan. Pihaknya masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari BKN pusat.
Sebelumnya, Kepala BKPSDM Sragen, Sutrisna mengatakan untuk P3K, sesuai Perpres yang sudah terbit, saat ini tinggal menunggu teknis dari Mendagri. Yakni perihal penggajian mereka nantinya.
“Sesuai Perpres, ini tinggal menunggu teknis penggajian saja,” papar Sutrisna kepada JOGLOSEMARNEWS.COM .
Menurut Sutrisna, para P3K itu akan digaji dari anggaran daerah. Untuk Sragen, sudah disiapkan Rp 22 miliar lebih untuk alokasi gaji para P3K di tahun 2021.
Anggaran tersebut sudah dipacak di APBD 2021. Sementara terkait SK, Sutrisna mengatakan kemungkinan besar akan turun tahun depan dibarengkan dengan SK dan NIP CPNS.
“Mulai tahun depan. Penetapan CPNS dan NIPnya nanti dibarengkan,” tukasnya.
Sutrisna menambahkan jumlah P3K dari K2 Sragen yang lolos seleksi kemarin ada 501 orang. Mereka saat ini masih bekerja di instansi masing-masing tempat kali pertama mereka melamar.
“Nanti penempatannya ya di situ, di mana mereka melamar dulu,” tandasnya. Wardoyo.
Sebanyak 51.293 honorer K2 dan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) secara bertahap mulai diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Namun, ada kekhawatiran di kalangan honorer K2, begitu PPPK tahap pertama seluruhnya mengantongi NIP dan SK, yang lulus melupakan rekan-rekannya yang tertinggal.
"Kawan-kawan, berbahagia karena mendapatkan NIP dan SK PPPK adalah wajar.
Namun, ingatlah di belakang kita masih ratusan ribu honorer K2 yang belum terangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN)," kata Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Jawa Tengah Ahmad Saifudin kepada JPNN.com.
Dia melihat, di tengah gemuruh gegap gempita penantian SK bagi rekan guru yang lulus dan tinggal menunggu SK, ada banyak tangisan tenaga kependidikan honorer K2.
Mereka bahkan tidak bisa mengikuti tes PPPK karena formasi tenaga kependidikan untuk rekrutmen PPPK tahap kedua tidak dibuka.
"Saya mengajak kepada semua pengurus dan anggota untuk tidak terlalu berpandangan ke depan tetapi saat ini justru waktu yg tepat untuk menengok ke belakang bahwa ada banyak rekan kita yang belum lolos," tuturnya.
Dia mencontohkan guru-guru honorer K2 yang belum ikut tes dan tidak lulus tes PPPK 2019.
Lebih memprihatikan lagi tenaga kependidikan (administrasi, penjaga sekolah) dan teknis lainnya yang belum masuk regulasi PPPK.
Saifudin pun mengajak seluruh honorer K2 yang lulus PPPK untuk tidak melupakan sejarah perjuangan.
Jangan sampai perjuangan berhenti karena sudah menjadi PPPK tanpa peduli dengan nasib lainnya.
Demikian info yang dapat kami sampaikan.