Guru Honorer Menangis saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD, Tak Dapat Kuota PPPK 2021 -->

Guru Honorer Menangis saat Rapat Dengar Pendapat di DPRD, Tak Dapat Kuota PPPK 2021

Jumat, 27 Agustus 2021

Belajardirumah.org - Puluhan guru honorer menangis di hadapan anggota Komisi III DPRD Kota Kendari.


Kejadian ini, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan puluhan guru Agama Islam di Kota Kendari tidak mendapat kuota PPPK Guru tahun 2021.


Padahal puluhan guru Agama Islam ini sudah aktif mengajar di tingkat sekolah dasar (SD) sejak puluhan tahun.


Salah satu guru Agama Islam Rahmawati mengatakan, sejak 2005 ia telah mengabdi di SDN 61 Kendari.


Namun, seakan pengabdiannya selama 16 tidak ada kejelasan karena tak kunjung diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN).


Selama ini pun, puluhan guru honorer Agama Islam mengabdi tidak menerima gaji dari Pemerintah Kota Kendari.


"Kami mengabdi gajinya dianggarkan dari dana BOS, itu pun dibayarkan per 3 bulan," katanya.


Dengan menerima Rp350 ribu, guru Agama Islam ini sudah merasa cukup.


Sebab Rahmawati tulus untuk mendidik demi kemajuan generasi bangsa dan daerah.


Namun ia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk memberikan kesempatan mereka mendapatkan kehidupan lebih layak.


"Meski pun setiap tahunnya ada SK Wali Kota Kendari. Tapi itu hanya SK saja, yang diakui pemerintah daerah. Kami mendidik siswa-siswi ini ikhlas," ucapnya.


Sama halnya, Nirma guru Agama Islam di SDN 35 Kendari, telah mengabdi sejak 2003 hingga saat ini.


Nirma terus berharap mendapatkan status sebagai ASN atau PPPK.


"Itu saja permintaan kami, memiliki status yang jelas. Kami sangat berharap, semoga ada jalan yang kami terima," katanya.


Tercatat sekira lebih 90 guru Agama Islam tergabung di Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Kota Kendari, tengah berjuang untuk mendapatkan kejelasan sebagai guru tetap.


Mereka berharap, meski tahun 2021 tidak mendapatkan formasi guru agama, tahun 2022 ada usulan dari daerah.


"Kami berharap formasi guru agama dibuka. Karena baru-baru ini tidak ada. Kami sudah sampaikan juga kepada komisi III DPRD Kendari," kata Rahmawati. (*)



sumber ; sultra.tribunnews.com