Guru Non-PNS Dapat Tunjangan Profesi Rp1,5 juta/bulan, Ini Persyaratannya Bunda -->

Guru Non-PNS Dapat Tunjangan Profesi Rp1,5 juta/bulan, Ini Persyaratannya Bunda

Minggu, 15 Agustus 2021

Belajardirumah.org - Sebanyak 466 guru dan tenaga kependidikan non-pegawai negeri sipil (PNS) di Provinsi Jawa Barat, resmi menerima Surat Keputusan (SK) Penugasan Guru setelah dinyatakan lulus dalam program Pendidikan Profesi Guru (PPG).


Penyerahan SK secara simbolis dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Dedi Supandi kepada perwakilan guru non-PNS penerima SK di Kantor Disdik Jabar, Jalan Radjiman, Kota Bandung, Kamis (12/8/2021).


Kadisdik Jabar, Dedi Supandi menyatakan, dengan dikantonginya SK tersebut, ke-466 guru non-PNS itu akan mendapatkan penghasilan tambahan berupa tunjangan profesi guru senilai Rp1,5 juta per bulan.


"Mereka akan mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp1,5 juta per bulan flat," ujar Dedi seusai penyerahan SK.


Adapun penerima SK tersebut, lanjut Dedi, yakni guru non-PNS di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dinyatakan memiliki persyaratan dan lulus program PPG.


Menurut Dedi, penyerahan SK ini sebagai upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan demi terwujudnya visi Jabar Juara Lahir Batin lewat inovasi dan kolaborasi dimana salah satu strateginya, yakni menyejahterakan guru maupun tenaga pendidikan.


"Kita sudah memberikan SK ini secara bertahap dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada 1.461 guru tenaga kependidikan non-PNS yang kita berikan SK dan hari ini kita berikan kepada 466 orang," katanya.


Lebih lanjut Dedi mengatakan, untuk mendapatkan SK tersebut, guru non-PNS harus memenuhi persyaratan administrasi maupun subtansi, mulai dari ijazah, pengalaman belajar, hingga mengikuti tes.


"Seleksinya sendiri dilaksanakan oleh Kemendikbud. Tapi, pada saat mereka dinyatakan lulus, SK itu harus diketahui juga oleh Menpan karena tambahan sertifikasi Rp1,5 juta flat itu adalah penggajian APBN," jelasnya.


Saat ini, kata Dedi, terdapat 18.465 guru non-PNS di Jabar. Pihaknya berkomitmen akan terus meningkatkan kuota guru non-PNS yang mendapatkan SK. Adapun guru non-PNS yang tidak lulus dalam tes maupun seleksi, Dedi meyakinkan bahwa mereka dapat kembali mengikuti program PPG tahun berikutnya.


"Saya juga akan memberikan pembekalan kepada guru non-PNS yang akan kembali mengikuti program ini. Kita akan terus tingkatkan, agar kesejahteraan guru di Jabar semakin meningkat," kata Dedi.


Dedi juga mengatakan, para guru non-PNS yang telah mengantongi SK banyak yang ingin memanfaatkan tunjangan sebesar Rp1,5 juta tersebut untuk mendapatkan program Rumah Bakti Pada Guru (Bataru) dari Pemprov Jabar.


"Nanti ada rapel Januari sampai dengan semester pertama. Jadi Rp1,5 juta dikali 6 bulan, kurang lebih 9 juta. Itu mereka banyak yang ingin dialihkan untuk uang muka Bataru. Sehingga, penghasilan mereka tetap, tapi seolah-olah cicilan Bataru yang kurang lebih di Rp900.000 itu bisa menggunakan tunjangan itu," terangnya.


Dedi menambahkan, setiap guru non-PNS yang telah mendapatkan SK juga memiliki poin 10 persen ketika hendak mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. Pihaknya sendiri sudah memperjuangkan 16.097 guru PPPK yang disetujui oleh Kemendikbud.


"Guru yang bersertifikasi ini akan ada tambahan nilai 10 persen, sehingga kans lulusnya lebih tinggi daripada teman-teman yang belum bersertifikasi," katanya.


Sementara itu, salah seorang guru penerima SK, Toni mengaku, SK Penugasan Guru yang diterimanya membuat dia lebih termotivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai guru.


"Saya menjadi lebih terpacu dan termotivasi menjadi guru yang lebih kompeten," kata guru SMKN Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) itu. (din)


sumber ; news.okezone.com