Belajardirumah.org - Puluhan guru honorer dari berbagai sekolah (sebagian besar dari SD) di Pamarican Rabu (29/9) sore mendatangi DPRD Ciamis.
Mereka mempertanyakan patokan passing grade yang tinggi (320) sehingga hanya segilintir guru honorer di Pamarican yang lolos passing grade.
Sekitar 50 orang guru honorer yang mendatangi DPRD Ciamis tersebut diterima oleh Wakil Ketua Komisi D, Andang Irfan Sahara dan sejumah anggota Komisi D DPRD Ciamis di ruang rapat utama.
Pada kesempatan tersebut juga hadir Kadisdik Ciamis Dr Asep Saeful Rahmat, Ketua PGRI Kabupaten Ciamis Dr H Endang Rahmat dan Ketua Cabang PGRI Pamarican, Handoko SPd.
Menurut kordinator aksi, Baehaki Effendi, dari 174 guru honorer dari berbagai SD dan SMP di Pamarican yang mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) guru hanya 8 orang yang lolos passing grade. Sementara formasi adalah untuk 161 posisi.
Setelah ada penambahan nilai (affirmasi) dari K2, Sertifikasi dan 35 tahun plus ada tambahan 30 orang lolos.
“Tetap yang tidak lolos sangat banyak. Lebih dari seratus orang.Kondisi cukup mengecewakan, padahal diantara kami sudah ada yang belasan tahun mengabdi. Dan pengumuman kelulusan semula tanggal 24/9, kini ditunda,” ujar Baehaki.
Menurut Nurhasanah (42) guru honorer yang PAI mengajar di SDN 2 Margajaya Pamarican, banyaknya guru honorer dari Pamarican yang tidak lolos karena soal teknis yang diujikan sangat sulit.
“Soalnya tidak seperti yang dibaya ngkan semula. Sangat sulit, jadinya banyak yang tidak lolos passing grade. Saya juga tidak lolos,” ujar Nurhasanah, ibu dua anak, yang sudah 12 tahun mengabdi jadi guru honorer tersebut.
Pada kesempatan tersebut para guru honorer yang tidak lolos passing grade tersebut tegas Baehaki Effendi menuntut masa kerja menjadi perhitungan tambahan nilai (affirmasi), berikut affirmasi NUPTK, dan permudah pengurusan NUPTK serta adanya pertimbangan bagi guru honorer yang berprestasi. Serta tuntutan kesejahteraan bagi guru honorer yang tidak ada formasi nya.
Pada kesempatan audiensi dengan Komisi DPRD Ciamis Rabu sore tersebut sempat muncul celetukan ekstrim tentang ancaman mogok guru honorer bila tuntutan tidak dipenuhi.
Namun Ketua PGRI Kabupaten Ciamis Dr H Endang Rahmat MPd pada kesempatan yang sama mengingatkan jangan sampai ada aksi-aksi yang bisa melebar kemana-mana.
“Apalagi sampai mogok, itu tentu akan merugikan peserta didik. Kami dari PGRI juga sudah memperjuangkan terutama soal passing grade ini sampai ke tingkat provinsi,” ujar Endang Rahmat.
Sebenarnya menurut Endang, seluruh guru honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K seharusnya lulus semua. Tidak perlu ada passing grade.
“Mengingat penerimaan P3K untuk 1 juta formasi. Sementara peserta seleksi hanya sekitar 800.000 orang,” katanya.
Kadisdik Ciamis Dr Asep Saeful Rahmat Msi saat menerima aksi puluhan guru honorer dari Pamarican tersebut menyebutkan Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya sudah dua kali berkirim surat ke Kemendikbudristek tentang nasib guru honorer peserta seleksi P3K tersebut.
”Surat pertama disampaikan bulan Juli dan kedua bulan September ini. Suratnya diantarkan langsung oleh Pak Sekda bersama saya langsung ke Kemendikbud. Isinya minta guru honorer peserta seleksi P3K dari Ciamis diluluskan,” ujar Asep, yang pada kesempatan tersebut sempat membacakan kisah yang mengharukan tentang nasib seorang guru honorer yang sepatunya sudah bertahun-tahun tidak berganti, sudah usang.
Karena honor sebagai guru tak cukup untuk membeli sepatu. Bajunya lusuh. Tapi ikhlas mengajar dan mendidik murid-muridnya menjadi pintar, cerdas dan beraklhlak.
Namun ia tidak lolos passing grade, tangannya gemetar saat memegang laptop saat mengisi soal-soal ujian seleksi P3K. Lantaran pak guru tersebut memang jarang memakai laptop.
Dari pertemuan dengan puluhan guru honorer peserta seleksi P3K asal Pamarican tersebut, Wakil Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Andang Irfan Sahara akan memperjuangkan ke Kemendikburistek untuk menurunkan passsing grade. Atau tanpa passing grade sama sekali dalam seleksi penerimaan P3K guru.
“Cukup dengan sistem rangking. Kalau tetap harus pakai passing grade, harus ada affirmasi tambahan, Seperti lama masa kerja ,” kata Wakil Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Andang Irfan Sahara. (*)