Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

PENGAMAT Pendidikan: 25 Persen Guru PNS Suka Bolos, Ganti Saja dengan PPPK dari Honorer

Belajardirumah.org -  Pengamat dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji kembali menyoroti kualitas guru PNS. Dia menyebutkan data Bank Dunia pada 2019/2020 menunjukkan guru PNS di Indonesia doyan bolos.


"Bayangkan saja, sekitar 25 persen guru PNS suka bolos. Itu kata Bank Dunia ya," kata Indra kepada JPNN.com, Senin (7/2).


Ironisnya, lanjut pengamat dari Vox Point Indonesia ini, para guru PNS ini malah membebankan tugasnya kepada honorer. Sementara kesejahteraan yang diberikan kepada honorer sangat rendah.


Guru honorer hanya dibayar lewat dana bantuan operasional sekolah (BOS) di kisaran Rp 300 ribu per bulan. Guru PNS gajinya di atas Rp 6 juta, belum lagi untuk kota-kota besar bisa belasan hingga puluhan juta.


Menurut Indra, tata kelola guru harus diubah untuk menyelamatkan pendidikan di Indonesia. Seorang guru PNS seharusnya bekerja maksimal karena kesejahteraannya sudah meningkat.


Sebaliknya guru honorer tingkatkan kesejahteraannya lewat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Sistem kontak kerja PPPK, akan membuat guru makin terpacu meningkatkan kinerjanya. Tidak seperti guru PNS yang karena merasa ada jaminan hingga pensiun akhirnya kebablasan malasnya.


Bagi Indra, angka 25 persen guru PNS yang suka bolos itu sangat besar dan harus menjadi perhatian pemerintah. Dia mengusulkan posisi guru PNS yang bolos itu digantikan saja dengan PPPK dari honorer.


"Daripada mempekerjakan guru PNS yang bolos, gantikan saja dengan guru PPPK dari honorer. Guru PNS yang suka bolos tempatkan di wilayah terpencil yang gurunya memang minim," tegasnya.


Terkait rekrutmen satu juta guru PPPK, menurut Indra, Kemendikbudristek seharusnya  membuat human capital grand design.


Di situ menjelaskan jumlah guru yang dibutuhkan, dengan kualifikasi keterampilan seperti apa, dan di mana akan ditempatkan.


"Yang terjadi sekarang kan PPPK guru malah jadi polemik baru dan sampai saat ini seleksi PPPK guru 2021 pun belum tuntas. Ini sepertinya pemerintah menumpuk masalah terus," pungkasnya. (esy/jpnn)