Belajardirumah.org - Dua hari terakhir para guru honorer yang lulus seleksi pegawai pemerintah dengan kontrak kerja (PPPK) heboh. Kehebohan dipicu munculnya link baru di laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Tautan https://registrasi-admin.bkn.go.id/ itu tersebar cepat di kalangan para guru honorer yang lulus seleksi PPPK.
Para peserta PPPK guru 2021 ramai-ramai mencoba mengisi link registrasi administrasi tersebut untuk memastikan apakah nomor induk pegawai (NIP) sudah turun atau belum.
Sejumlah guru honorer menganggap link dari BKN itu bisa memantau perkembangan NIP CPNS, NIP PPPK.
Namun, fakta yang terjadi berbanding sebaliknya.
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen membenarkan informasi bahwa link https://registrasi-admin.bkn.go.id/ itu milik BKN.
Menurut dia, sistem ini digunakan untuk pendaftaran admin instansi.
"Jadi, setiap instansi diminta menunjuk satu admin untuk mengelola sistem SSCASN dari instansi tersebut," kata Deputi Suharmen kepada JPNN.com.
Yang harus diketahui, kata Deputi Suharmen, CPNS, PPPK guru maupun nonguru tidak harus mengisi registrasi admin tersebut.
"Ya, enggak ada urusannya," ujar Deputi Suharmen.
Dia menambahkan sistem ini dibuat untuk penunjukan orang yang akan menjadi admin instansi di SSCASN.
Penunjukan admin ini harus disertai surat resmi dari instansi.
Menurut Deputi Suharmen, tugas admin adalah mengatur pendelegasian kewenangan kepada pegawai di instansi yang akan melakukan verifikasi validasi (verval) dokumen-dokumen CPNS maupun PPPK, untuk penetapan NIP yang disampaikan melalui SSCASN.
Setelah instansi, BKN kemudian melakukan verval tahap 2 by system.
"Yang mengisinya adalah orang-orang yang ditunjuk atau diperintahkan instansi menjadi admin di sistem SSCASN BKN," ucapnya.
Deputi Suharmen menambahkan bahwa sistem registrasi admin tersebut sudah ditutup BKN sejak 14 Maret 2022, karena proses pendaftarannya juga telah selesai.
Penutupan pendaftaran admin semestinya sejalan dengan penutupan pengisian daftar riwayat hidup (DRH).
Namun, ada instansi yang mengusulkan perubahan admin karena sesuatu hal.
Misalnya, karena pejabat yang ditunjuk terkena rotasi/mutasi, atau sudah pensiun, dan lainnya.
"Karena sering ada perubahan, biasanya sistem (registrasi admin) tidak ditutup, tetapi dibuat terbuka," kata Deputi Suharmen.
Karena sistem registrasi admin tersebut telah membuat PPPK guru honorer salah tafsir, BKN menerapkan SOP tertutup.
Dalam SOP terbaru, begitu batas waktunya habis, maka sistem otomatis tertutup (sama seperti pendaftaran CPNS).
Jika mau diperpanjang, maka harus ada permohonan dan persetujuan untuk membukanya. "Dengan demikian akan lebih terkontrol," papar Deputi Suharmen. (esy/jpnn)