Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Selesaikan Masalah Honorer, Inilah Penjelasan Menpan RB Soal 3 Solusi Alternatif bagi Tenaga Non-ASN

Belajardirumah.org - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menyampaikan tiga opsi solusi alternatif untuk menuntaskan permasalahan honorer.

Hal ini disampaikan Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Senin, 21 November 2022.

Dilansir BeritaSoloraya.com dari situs resmi Menpan RB, pemerintah disebut terus mencari solusi terbaik untuk menuntaskan permasalahan tenaga non-ASN atau honorer.

Untuk itu, dalam rapat kerja tersebut, Menpan RB memaparkan tiga solusi alternatif berikut dengan plus minusnya.

“Prinsipnya, pemerintah ingin pelayanan publik dan reformasi birokrasi berjalan optimal, menuju birokrasi berkelas dunia, dan di sisi lain diupayakan agar tidak ada tenaga non-ASN yang kehilangan pekerjaan,” terang Menpan RB Anas.

Berikut ini 3 opsi solusi alternatif Menpan RB untuk mengatasi dan mengakomodasi tenaga non-ASN berikut plus minusnya.

1. Seluruh Tenaga Honorer Diangkat Semua menjadi ASN

Pada poin pertama, Menpan RB menyebut solusi alternatif menyelesaikan masalah honorer adalah mengangkat semua honorer menjadi ASN.

Solusi ini terdengar positif, tetapi menurut Menpan RB jika seluruh tenaga honorer diangkat menjadi ASN maka beban negara akan menjadi sangat berat.

“Kita menghadapi tantangan kalau diangkat seluruhnya, kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu,” tambahnya.

2. Diberhentikan Seluruhnya

Pada poin berikutnya, Menpan RB mengatakan solusi lain adalah memberhentikan semua tenaga honorer. Namun, menurutnya, solusi ini akan mengganggu pelayanan publik.

"Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik. Karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik terutama di sektor pendidikan dan kesehatan," tuturnya.

3. Tenaga Honorer Diangkat sesuai Prioritas

Opsi terakhir adalah tenaga honorer diangkat sesuai prioritas. Mengenai opsi ini, Menpan RB mengatakan pemerintah merumuskan prioritas lalu melakukan langkah-langkah afirmasi untuk mengangkat ASN sesuai kriteria.

"Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap," terangnya.

Menpan RB mengatakan bahwa tiga opsi solusi untuk tenaga honorer ini sudah dipetakal setiap detailnya dengan plus minusnya.

“Tiga opsi ini sudah dipetakan detil, plus-minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik,” kata Anas.

Ia menambahkan, “DPR juga pasti sama, kita semua cari opsi yang terbaik.”

Sebelumnya, Menpan RB juga sudah membahas solusi alternatif penanganan tenaga honorer dengan asosiasi pemerintah daerah seperti APPSI, APKASI, dan APEKSI, serta forum-forum tenaga honorer.

“Kami sudah bertemu dengan para asosiasi bupati/wali kota. Teman-teman sudah memberikan beberapa alternatif salah satunya ada salary range untuk PPPK sesuai dengan kemampuan daerah," terangnya.***