Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Kabar Baik, Tenaga Honorer yang Diangkat Jadi ASN PPPK, Aturan Gaji Terbaru Akan Seperti Ini...

Belajardirumah.org -  Di tahun 2022 ini, adalah perekrutan tenaga honorer yang akan menjadi ASN PPPK. Pada perekrutan tenaga honorer agar diangkat menjadi ASN PPPK ini dibuka untuk bidang fungsional seperti guru dan tenaga kesehatan.

Adanya perekrutan tenaga honorer menjadi ASN PPPK ini juga turut menjadi jalan penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang akan dihapus dari lingkungan Instansi Pemerintah.

Nantinya tenaga honorer seperti pada jabatan guru akan melewati seleksi seperti administrasi dan seleksi observasi.

Akan tetapi, bagi non ASN guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021 lalu, tidak perlu menjalani seleksi kembali.

Dalam hal ini, bagi non ASN yang nantinya dinyatakan lulus dan diangkat menjadi ASN PPPK, berdasarkan RUU RI tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN terdapat aturan gaji baru.

Nantinya apabila RUU ASN ini disahkan menjadi UU, maka ke depan rujukan untuk ASN akan menggunakan UU tersebut.

Di dalam isi RUU ASN tersebut terdapat Pasal 101 dijelaskan mengenai aturan gaji bagi tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK.

“Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PPPK,” tulis Pemerintah di Pasal 101 ayat 1.

Kemudian di ayat 2 juga turut dijelaskan bahwasanya untuk gaji diberikan berdasarkan beban kerja, resiko pekerjaan, dan tanggung jawab jabatan.

“Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah,” ayat 3.

Perlu diketahui bahwasanya tenaga honorer yang diangkat menjadi ASN PPPK, bukan hanya akan mendapatkan gaji yang layak, tetapi juga tunjagan dan fasilitas.

Meski demikian, gaji dan tunjangan ASN PPPK juga dapat terhenti apabila hal-hal berikut terjadi, diantaranya yakni:

  1. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir
  2. Meninggal dunia
  3. Atas permintaan sendiri
  4. Perampingan organisasi atau adanya  peraturan dari pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
  5. Tidak cakap jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Itulah yang perlu diketahui oleh tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN PPPK.***