Belajardirumah.org - Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan jika penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan tidak sesuai target.
Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan terkendala pesoalan rekening penerima.
Ida menjelaskan penyaluran BLT BPJS Ketenegakerjaan hingga akhir 2020 mencapai 98,91 persen.
"Kami bisa menjelaskan penyebab rekening belum tersalurkan yang pertama ada duplikasi, ada rekening ganda," kata Menaker Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI Senin 18 Januari 2021 seperti dilansir prfmnews.id dari ANTARA.
Selain terkendala rekening penerima, ada juga beberapa permasalahan lain mengapa BLT BPJS Ketenegakerjaan tak kunjung diterima para pekerja.
Antara lain rekening yang tidak valid dengan ketidaksamaan antara daftar penerima dengan nama rekening, rekening tutup, tidak terdaftar di kliring, rekening pasif, tidak sesuai dengan NIK serta telah dibekukan.
Menurut Ida, rata-rata penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan memiliki gaji sekitar Rp3,1 juta, atau sesuai dengan syarat menjadi penerima subsidi yaitu di bawah Rp5 juta.
Total 413.649 perusahaan yang karyawannya mendapatkan bantuan yang didasarkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan itu.
Adapun rincian yang dilaporkan Menaker Ida kepada Komisi IX DPR RI adalah gelombang I untuk Agustus-Oktober 2020 disalurkan kepada 12.293.134 orang atau 99,11 persen dari target dengan 110.762 tidak tersalurkan.
Gelombang II untuk November-Desember 2020 disalurkan kepada 12.244.169 orang atau 98,71 persen dari target dengan 159.727 tidak tersalurkan.
Dari Rp29,7 triliun yang dianggarkan, sampai dengan akhir 2020 total anggaran yang telah digunakan adalah sebesar Rp29,4 triliun.
Sementara itu daerah yang menerima bantuan terbanyak adalah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara dengan total disalurkan kepada 8.714.855 orang dari 272.657 perusahaan. Daerah DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penerima terbanyak sebesar 2.508.979 orang.***